BERANDA Kriminal Eksekusi Mati ‘Doktor’ Cacat Administrasi, Copot Jaksa Agung

Eksekusi Mati ‘Doktor’ Cacat Administrasi, Copot Jaksa Agung

SHARE

JAKARTA | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Jaksa Agung M Prasetyo. Kader partai Nasdem itu dinilai melakukan cacat administrasi saat mengeksekusi mati Humprey Ejike Jefferson alias ‘Doktor’, warga negara Nigeria. Ini sesuai temuan Ombudsman RI.

“Tidak ada alasan lagi untuk mempertahankan Jaksa Agung,” kata Direktur LBH Masyarakat, Ricky Gunawan di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (28/7/2017).

Ricky merupakan kuasa hukum Humprey selaku terpidana mati pemilik heroin seberat 1,7 kilogram yang dieksekusi di Pulau Nusakambangan, Jawa Tengah, pada 29 Juli 2016.

Kata Ricky, hasil pemeriksaan Ombudsman atas laporan pelanggaran dalam pelaksanaan eksekusi mati Humprey, yang masuk dalam gelombang ketiga ini, bisa digunakan untuk menggugat Jaksa Agung.

Ombudsman menyatakan bahwa eksekusi mati yang dilakukan Korps Adhyaksa terhadap Humprey merupakan bentuk maladministrasi atau cacat administrasi.

“Bagi kami, rekomendasi ini membuka jalan bagus, langkah hukum berikutnya yaitu menggugat Kejaksaan Agung atas perbuatan melawan hukum,” tegasnya.

Ditambahkan Ricky, hasil temuan Ombudsman ini secara langsung membantah ucapan Prasetyo yang kerap mengklaim eksekusi mati telah dilakukan sesuai prosedur.

Karenanya, lanutnya, pihaknya meminta Kejagung menghentikan segala bentuk persiapan eksekusi mati.

“Yang harusnya dilakukan adalah membenahi prosedurnya, membenahi administrasinya, data terpidana mati harus dirapikan, perlakuan kepada terpidana mati juga harus diperhatikan, hak-haknya harus dipenuhi,” ucap Ricky.

Sesuai hasil pemeriksaan Ombudsman, eksekusi mati terhadap Humprey seharusnya ditunda, mengingat yang bersangkutan sedang mengajukan grasi sebagaima diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 22/2002 tentang Grasi.

Disamping itu, Ombudsman menilai Humprey mendapat perlakuan diskriminatif lantaran permohonan peninjauan kembali (PK) keduanya tak diteruskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ke Mahkamah Agung (MA).

Ini berbeda dengan pelakuan terhadap dua terpidana mati lainnya, Eugene Ape dan Zulfiqar Ali, dimana PK kedua mereka ditindaklanjuti.(ril)

loading...