BERANDA Headline Bareskrim Diminta Ambil Kasus Ijazah Sihar Sitorus

Bareskrim Diminta Ambil Kasus Ijazah Sihar Sitorus

SHARE
Sihar Sitorus

JAKARTA | Bareskrim Mabes Polri diminta mengambil-alih kasus dokumen palsu (ijazah) Sihar Sitorus dari lembaga penyelenggara Pemilu, lantaran dinilai bukan ranah politik. Tapi kasus pidana murni.

“Banyak kasus ijazah palsu ditangani pihak Kepoisian di Sumatera Utara, memang tak tuntas dan terkesan jadi alat politik. Makanya kita berharap kasus ijazah diduga palsu milik Sihar Sitorus diambil-alih Bareskrim Pori. Jangan seperti kasus ijazah JR Saragih yang juga dicurigai publik hanya untuk kepentingan politik di Pilgub Sumut sekarang ini,” harap Rasmin Tanjung, akademisi salah satu perguruan tinggi plat merah di Jakarta Pusat, Selasa (15/5/2018).

Sebelumnya, kasus ijazah atau surat keterangan lulus Sihar Sitorus, juga sudah dilapor abang kandung almarhum Husni Kamal Manik, mantan Ketua KPU RI. Hamdan Noor Manik abang kandung Hsuni Kamal Manik tersebut, melaporkan kasus ini ke Bawaslu. Beberapa elemen masyarakat lainnya, bahkan melaporkannya juga ke Polda Sumut agar diproses sebagaimana kasus JR Saragih.

“Kasus ijazah palsu menjelang Pilkada, adalah hal biasa jadi alat politik. Seperti JR Saragih, selama ini dia menjabat dua priode sebagai bupati Simalungun, kenapa lolos tak bermasalah ijazahnya. JR Saragih juga pensiunan militer, dan bahkan pernah tugas sebagai Paspampres,” tambah Rasmin, seraya menduga kalau pencalonan Sihar-Djarot salah satu pemodalnya adalah Saut Martua Sitorus si pembalak hutan di sejumlah kawasan hutan lindung di Sumut, juga pemilik saham 6 persen di Tambang Emas Martabe perusahaan dikelola asing dan pengemplang pajak mencapai triliunan rupiah sejak tahun 90-an.

Hal sama disampaikan Abdul Rahman Munthe, praktisi hukum asal Sumut juga salah satu advokad beracara di wilayah hukum lembaga peradilan di Pulau Jawa. Katanya, kasus ijazah diduga palsu seorang kandidat calon kepala daerah bahkan kepala daerah terpilih di tanah air, sudah sejak beberapa tahun lalu diduga hanya konsumsi politik para politisi busuk diduga bekerja sama dengan oknum-oknum petinggi penegak hukum sebagai ‘lahan duit’.

“Kasus surat keterangan lulus pengganti izajah palsu milik Bupati Dairi, Jhonny Sitohang sampai kini juga tak tuntas dan bahkan jadi ATM berjalan oknum aparat. Masa jabatan Jhonny Sitohang sebagai bupati di Sumut itu juga sudah berakhir. Bahkan diduga gara-gara kasus ijazahnya itu, duit untuk pembangunan Kabupaten Dairi selama dua priode ia pimpin, habis lantaran jadi ATM berjalan oknum petinggi penegak hukum. Sekarang anak JHonny Sitohang pula calon kuat bupati Dairi di Pilkada 2018. Bakal jadi ATM berjalan lagi itu,” bebernya.

Suhu politik di Sumut usai debat babak dua kemarin, memang semakin panas. Apalagi, Calon Wakil Gubsu mendampingi Eddy Rahmayadi, Musa Rajeck Shah alias Ijeck, masuk dalam pusaran suap pengesahan APBD dan interplasi Gatot Pujo Nugroho semasa menjabat Gubsu. Ijek dan ayahnya, Anif Shah, bahkan diyakini bakal dijebloskan KPK ke balik jeruji besi.

Sementara Sihar Sitorus selaku calon wakil Gubsu, Djarot, juga bermasalah dalam kasus ijzah. Namun terkesan tak ditindaklanjuti pihak KPUD dan Bawaslu Sumut. Sementara kasus ijazah JR Saragih yang akhirnya dicoret dari pencalonan Gubsu 2018, tngga meninggu pelimpahan dari Kepolisian ke Kejaksaan Tinggi Sumut.

“Gara-gara kasus dugaan politisasi hukum ini, penyidik KPK yang ada di Sumut terkait pengembangan kasus suap DPRD Sumut oleh Gatot Pujo Nugroho malah diduga kecolongan. Minggu dini hari (13/5/2018), sempat beredar info kalau oknum-oknum KPUD dan Bawaslu Sumut diduga sedang ‘tansaksi’ dengan ‘tim suap’ salah satu Calon Gubsu, tak terpantau. Tapi entah tak terpantau atau pura-pura ‘tak tahu’, kita juga tak tahu pasti,” pungkasnya.

Dalam kasus ijazah diduga palsu milik Sihar Sitorus, diketahui kalau Hamdan Noor Manik, Abang Kandung mantan Ketua KPU RI, almarhum Husni Kamil Manik telah juga resmi melaporkannya ke Bawaslu Sumut, pada Rabu (14/2/2018). Tapi diduga ‘masih dibenam’ oleh oknum-oknum penegak hukum bekerja sama dengan penyelenggara Pemilu diduga untuk kepentingan politik dan memperkaya diri serta kelompok.

Pada laporan tersebut, Hamdan Noor Manik menjelskan kalau surat keterangan pengganti Ijazah yang digunakan Sihar, diduga tidak sesuai Permendikbud nomor 29 tahun 2014, tentang pengesahan fotocopy ijazah/STTB/ surat keterangan pengganti ijaazah/STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

“Ini ijazah tidak sesuai dengan peraturan kita. Ini saya melaporkan KPU-nya,” jelas Hamdan, membawa bukti-bukti.

Hamdan berharap, Bawaslu memerintahkan KPU untuk melakukan verifikasi ulang terhadap ijazah Sihar Sitorus. Katanya, peraturan menteri itu menjadi landasan kuat, Hamdan melaporkan KPU.

“Silahkan lihat di web KPU. Ada gak nomor seri ijazahnya. Tidak memenuhi ketentuan peraturan menteri itu,” tegasnya.

Hamdan menyebutkan, dalam pengaduannya, disertakan tiga alat bukti kepada Bawaslu Sumut. Tiga alat bukti itu yakni, Surat Keputusan KPU tentang pengesahan, Fotocopy pengganti ijazah atas nama Sihar Sitorus dan Permendikbud nomor 29 tahun 2014 tentang pengesahan fotocopy ijazah/STTB/ surat keterangan pengganti ijaazah/STTB dan penerbitan surat keterangan pengganti ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Terkait hal ini, pihak Bawaslu dan KPU Sumut yang pada Minggu dini hari kemarin diduga kongkalikong dengan ‘tim suap’ salah satu pasangan Cagubsu, belum memberi jawaban konfirmasi wartawan. Para komisioner KPUD Sumutd dan Bawaslu Sumut itu beralasan sangat sibuk, diduga mencari waktu yang tepat untuk suap menyuap pemenangan salah satu pasangan Cagubsu PIlgub 2018.

“Itu-itu saja yang ditanyai. Komisioner sibuk,” jawab salah seorang staf Humas Bawaslu Sumut, dimana salah satu komisionernya adalah dosen dan pegawai negeri serta putra kandung mantan Cawagub Sumut Pilgub 2018, Jumiran Abdi.(Ras/Nis)