BERANDA Headline Bos PT Cemara Asri Suap Kejagung, tak Dipenjara Sebelum Ganti Jokowi

Bos PT Cemara Asri Suap Kejagung, tak Dipenjara Sebelum Ganti Jokowi

Mujianto (wajahnya dilingkari)

MEDAN | Sama dengan ‘dikubur’ dan akhirnya dibebaskannya para koruptor kelas kakap di Sumatera Utara oleh Kejaksaan Agung pimpinan HM Prasetyo. Kali ini, Jaksa Agung melalui Kejatisu dikomandi Bambang Sugeng Rukmono, juga diduga berusaha ‘mengubur’ kasus penipuan dan penggelamapn pajak PT Cemara Asri Group, Mujianto. Beredar kabar, Mujianto setor mencapai Rp 30 miliar ke Kejaksaan Agung untuk selanjutnya dibagi ke TKN Jokowi-Ma’aruf guna suksesi Pilpres 2019.

“Sama denga bos Centre Poin Medan, Handoko Lien yang setor atau diduga menyuap Kejaksaan Agung hingga kasus alih fungsi aset Pemko Medan di Jalan Jawa. Handoko Lien yang sempat DPO Kejagung dan tak dieksekusinya gedung Centre Pont Medan sesuai perintah Mahkamah Agung, disebut setor Rp 15 miliar. Kalau Mujianto dalam kasus penipuannya dan pengemplangan IMB ribuan realestate PT Cemara Asri, setor Rp 30 miliar ke Kejaksaan Agung,” sebut Ran, sumber yang juga mantan jaksa, Minggu (28/10/2018) di Medan.

Ran mengaku merasa kecewa pada kinerja kejaksaan di pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Presiden Jokowi seakan tak berdaya, dimana jajaran Kejaksaan diduga ‘disetir’ para petinggi Partai Nasdem pimpinan Surya Paloh.

“Kejaksaan Agung dan jajaran sekarang ini seakan Jaksa Agungnya adalah Surya Paloh. Karena Jaksa Agung M Prasetyo politisi NasDem, partai pendukung Jokowi di Pilpres lalu serta Pilpres 2019,” tambahnya, malas cerita panjang lebar lantaran yakin publik di tanah air juga tahu kalau Joko Widodo terkesan hanya Presiden ‘boneka’.

“Ya begini resikonya kalau Presiden bukan pimpinan partai. Tapi pekerja partai alias pesuruh,” pungkasnya.

Terpisah, penggiat anti korupsi, Syahrizal menimpali, lemahna Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri di pemerintahan Jokowi hingga berdampak serius pada penindakan pada para pelaku kriminal maupun korupsi, lantaran Jokowi terkesan tak punya ketegasan dan ‘kemampuan’ memimpin negara. Ditambah lagi petinggi penegak hukum diduga merupakan ‘pekerja’ pimpinan partai politik.

“Kepala BIN jenderal aktif dari Polri. Jaksa Agung politisi NasDem. Dua petinggi penegak hukum itu saja masuk ke ranah politik dikendalikan partai politik pendukung atau pengusung Jokowi, ya jelas hancur negara ini. Apalagi Pak Jokowi ditegaskan langsung oleh PDI Perjuangan adalah pekerja partai,” kata Syahrizal.

Karenanya, lanjut Syahrizal, tak ada harapan bagi keadilan di negeri ini khususnya untuk memenjarakan bos PT Cemara Asri Group, Mujianto, bila dugaan suap pengamanan kasus penipuan dan penggelapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) realestate pimpinan Mujianto tak ditangani KPK secara profesional.

“sayangnya di tubuh KPK juga didominasi polisi dan Kejaksaan yang diduga adalah perpanjangan tangan Jaksa Agung dan petinggi Polri. Pak Tito Karnavian sebagai Kapolri, malah ada kesan putus asa lantaran ‘dijepit’ para jenderal di lingkungannya, dan diduga dipolitisasi jenderal ‘kembarannya’. Mujianto itu mafia asia, dalam menghadpi calon presiden, dia pasti setor ke pihak Jokowi dan Prabowo juga. Namun yang pasti harus ganti presiden dulu lah, baru mungkin Mujianto diadili dan berkasnya dibawa pihak Kejatisu ke pengadilan,” pungkasnya.

Diketahui, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) sampai kini tak juga memastikan kapan masa penangguhan penahanan tersangka penipuan dan penggelapan Mujianto alias Anam berakhir. Sebab, hingga kini yang bersangkutan masih dikenakan wajib lapor.

Kajatisu Bambang Sugeng Rukmono melalui Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian mengatakan, pihaknya masih melengkapi berkas pemeriksaan perkara Mujianto si penipu dan perampas aset negara (lahan eks HGU PTPN-2).

“Kalau kasus Mujianto kita masih melengkapi BP perkara secara administrasi dan dalam proses. Dan Terdakwa Mujianto masih setiap hari Jumat wajib lapor,” kata Sumanggar pada wartawan, Senin (17/9/2018).

Kapan perkaranya mulai disidangkan? Sumanggar mengaku tidak mengetahuinya. Hanya saja, kata dia, bila waktunya tiba Kejatisu akan melimpahkan perkara Mujianto ke persidangan.

“Tidak sampai setahun atau bertahun-tahun lah. Bila dirasa sudah cukup, kasusnya akan kita limpahkan ke persidangan,” imbuhnya.

Bukan itu saja, tersangka lain, Rosihan Anwar juga ditangguhkan penahanannya. Rekan Mujianto ini juga dikenakan wajib lapor.

“Temannya (Rosihan Anwar) si Mujianto, juga masih ditangguhkan itu. Jadi nanti mereka harus sama-sama dilimpahkan ke pengadilan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Mujianto dan Rosihan Anwar beserta berkas dan barang bukti telah dilimpahkan ke Kejatisu, Kamis (26/7) lalu. Penyerahan tahap dua (P22) itu dilakukan 3 hari setelah Mujianto ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Senin (23/7/2018).

Dia diamankan petugas Imigrasi saat akan berangkat menuju Singapura. Mujianto dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada pertengahan April lalu, setelah berulang mangkir dari panggilan Polda Sumut hingga akhirnya bgerhasil kabur atas dugaan bantuan oknum petinggi Poldasu sebagaimana AKBP Maruli Siahaan, AKBP I Putu Yudha (kini dapat jabatan sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Medan) dan AKBP Jemmy Mandagi (kini Kapolres Asahan).

Dia sempat terdeteksi berada di Singapura. Mujianto dijadikan tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dan tak sempat dijebloskan Poldasu ke sel hingga berhasil kabur

Pengaduan A Lubis (60) diterima dengan STTLP/509/IV/2017 SPKT II, tertanggal 28 April 2017 dengan kerugian materil mencapai Rp3 miliar.

Mujianto dan Rosihan sempat ditahan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut, Senin (31/1). Namun, beberapa hari kemudian keduanya dilepas.

Setelah jaksa menyatakan berkas perkaranya lengkap (P-21), Mujianto menghilang dan tidak mengindahkan panggilan polisi. Dia pun dimasukkan dalam DPO hingga akhirnya tertangkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan.(Zeg/Per)

Loading...