BERANDA Headline Ini Landen Marbun Politisi ‘Kutu Loncat’ DPRD Medan

Ini Landen Marbun Politisi ‘Kutu Loncat’ DPRD Medan

Landen Marbun si politisi 'kutu loncat'

MEDAN | Mendagri diminta tak asal mengeluarkan statemen dan peraturan tanpa tindakan nyata dan tegas. Mendagri didesak segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPRD Kota Medan ‘kutu loncat’, sebagaimana Landen Marbun yang tiap Pemilu Legislatif selalu ganti partai.

“Landen Marbun itu politisi ‘kutu loncat’. Ini priode ke lima atau enam, selalu ganti partai tiap kali Pileg. Kita minta Mendagri segera melakukan PAW pada Landen, dan rakyat tak lagi memilihnya sebagai anggota anggota dewan. Apalagi ada dugaan kalau Landen adalah anggota DPRD Medan selama ini yang amoral. Kasus dugaan amoral dengan seorang siswi SMK beberapa waktu lalu,” sebut Muhammad Iqbal, tokoh pemuda asal Sumut, Rabu (5/9/2018) lewat selular ke redaksi www.medanseru.info.

Diketahui, jelang Pileg 2019, banyak anggota DPRD, baik di provinsi, kabupaten dan kota yang maju sebagai calon legislatif (caleg) bukan lewat partainya yang lama.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengirimkan surat bernomor 160/6324/OTDA yang ditujukan kepada para gubernur, pimpinan DPRD provinsi, bupati, wali kota dan pimpinan DPRD kabupate/kota terkait pergantian anggota DPRD yang nyaleg pindah partai alais ‘kutu loncat’ itu.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar bahkan menegaskan, sesuai ketentuan Pasal 139 ayat (2) huruf i dan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa anggota DPRD yang nyaleg bukan dari partai terakhirnya tapi menjadi Caleg 2019 – 2024 lewat partai lain diberhentikan antar waktu.

Atau dalam kata lain mereka yang maju bukan lewat partai disaat yang bersangkutan menjadi anggota DPRD periode 2014 sampai dengan 2019 diberhentikan antar waktu.

Selain itu, ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

“Pasal 99 ayat (3) huruf i PP Nomor 12 tahun 2018, menegaskan itu, bahwa Anggota DPRD tersebut diberhentikan antar waktu,” ujarnya, ketika dihubungi, Minggu (5/8/2018).

“PAW setelah adanya penetapan DCT (daftar calon tetap),” sebutnya.

Ditambahkannya, ketentuan pemberhentian antar waktu bagi anggota DPRD yang maju lewat partai lain, sejalan dengan amanat Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota. Pasal 7 ayat (1) huruf t peraturan KPU menyatakan bakal calon anggota DPR dan DPRD adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan.

“Persyaratannya antara lain mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir,” imbuhnya.

Pemberhentian, lanjut Bahtiar, berlaku bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah jika menjadi calon anggota DPR atau DPRD.

” Ini sebagaimana amanat Pasal 240 ayat (1) huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” pungkasnya.

Sementara itu, sesuai wartawan, di Kota Medan ada sejumlah anggota DPRD ‘kutu loncat’ di Pileg 2019. Mereka diantaranya yakni, Landen Marbun dari Hanura ke NasDem, Godfried Efendi Lubis dari Gerindra pindah ke Perindo, Parlaungan Simangunsong dari Partai Demokrat ke PDIP serta lainnya.(Bahren Rambe/Zeg)

 

Loading...