BERANDA Headline Jokowi Makin ‘Rusak’ Gegara Kasus Mujianto

Jokowi Makin ‘Rusak’ Gegara Kasus Mujianto

Mujianto (wajah dilingkari) bersama para petinggi Polda Sumut

MEDAN | Kejsaksaan Agung pimpinan HM Prasetyo melalui Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) masih terus ‘ngotot’ meredam dan diduga berharap menghentikan kasus penipuan bos PT Cemara Asri, Mujianto alias Anam.

Kejaksaan Agung yang diduga bekerja sama dengan bos Partai Nasdem, Surya Paloh dan jajaran guna mencari keuntungan dari setiap kasus yang mendera para mafia tanah serta eksportir ilegal di tanah air maupun koruptor, diharap tak memanfaatkan jabatan dan wewenang hingga berdampak pada elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

Hal di atas ditegaskan Sekjen Pergerakan Rakyat Sumut (PRS), Mulkan SH M HUm, mewakili Ketua Umum, Hasiholan Siregar. Kata Mulkan, sejak HM Prasetyo menjabat Jaksa Agung asal Komisi III DPR dari Partai NasDem, sejumlah kasus mafia tanah dan korupsi khususnya di Sumatera Utara, diduga diduitkan pihak adhiyaksa tersebut.

“Jangan salahkan rakyat kalau menilai hancurnya elektabilitas dan tak menginginkannya Jokowi kembali menjabat Presiden di 2019, salah satunya lantaran prilaku atau moral jajaran Kejaksaan Agung diduga bekerja sama dengan Partai Nasdem yang merusak tatanan hukum demi kepentingan pribadi, kelompok dan politik,” katanya.

Di Sumut misalnya, lanjut Mulkan, ada sejumlah kepala daerah yang berada dalam ‘tekanan’ dan diduga jadi ATM Kejaksaan Agung dan jajaran.

“Sempat diperiksa terus dalam kaus korupsi dan bahkan ada yang jadi tersangka, namun kasus berhenti setelah kepala daerah untuk priode kedua itu diusung partai NasDem. Seperti Bupati Pakpak Bharat Reminggo yang kemarin ditangkap KPK,” paparnya.

Lain lagi kasus korupsi Bank BNI 46 Jalan Pemuda, Medan, Boy Hermansyah. Sama dengan Mujoanto yang tak ditahan dengan jaminan duit. Kalau Mujianto tak ditahan Kejatisu dengan jaminan duit Rp 3 miliar, Boy Hermansyah yang korupsi dengan dalih kredit fiktif Rp 119 miliar itu dijamin tak ditahan dengan duit sebesar Rp2 miliar. Buntutnya, kasus korupsi Boy Hermansyah pun dihentikan Kejatisu.

“Boy Hermansyah dijamin Rp2 miliar dan diduga duitnya dibagi Kajatisu saat itu, Yusni dan Kasi Penyidikan Novan Hadia pada Jaksa Agung M Prasetyo. Akhirnya kasus SP-3. Besar kemungkinan kasus Mujianto juga akan dilakukan Kejaksaan Agung melalui Kejatisu seperti kasus Boy Hermansyah. Atau kasus perizinan gedung Centre Point Medan, Handoko Lien yang sempat ditahan di Tanjung Gusta dan pura-pura dipindahkan Kejaksaan Agung ke Rutan Salemba namun akhirnya dilepas dan kasus dihentikan,” pungkasnya.

Diketahui, sebelumnya Jaksa Agung M Prasetyo melalui Kejatisu saat itu, Bambang Sugeng Rukmono dan Kasi Penkum Kejatisu, Sumanggar Siagian di group whatshapp sempat membenarkan kalau Mujianto dan Rosihan Anwar masih dikenakan wajib lapor. Tak ditahan lantaran jaminan duit Rp3 miliar dan dalih sakit.

“Setiap Jumat, keduanya harus datang ke Kejatisu untuk melapor,” dalih Kasi Penkum.

Sementara berkas perkara Mujianto masih terus dalam penelitian dan pendalaman.

Untuk diketahui, Mujianto adalah maling tanah eks HGU PTPN-2 untuk perluasan realestate PT Cemara Asri Group bersama Anif Shah dan Musa Rajek Shah (Wagubsu) yang juga maling tanah rakyat dan eks HGU BUMN. Mujianto menipu pembelian tanah milik marga Lubis senilai Rp 3,5 miliar.

Selain menipu membeli lahan milik marga Lubis, Munianto juga adalah pembeli tanah eks HGU PTPN-2 yang sedang berperkara, dari Tamin Sukardi bos Taman Simalem resort, Tanah Karo, yang ditangkap KPK lantaran menyuap hakim Tipikor Medan, Merry Purba Cs.(Hus/Zeg)

Loading...