BERANDA Headline Kapolda Sumut ‘Digergaji’, Bos PT Cemara Asri Berhasil Kabur

Kapolda Sumut ‘Digergaji’, Bos PT Cemara Asri Berhasil Kabur

Mujianto (wajah dalam lingkaran)

JAKARTA | Ada lagi perkembangan terbaru soal berhasil kaburnya bos PT Cemara Asri Group, Mujianto alias Anam setelah status penahanannya ditangguhkan Polda Sumut. Terduga mafia tanah eks HGU PTPN-2 Sumut itu diduga ‘diselamatkan’ oknum mantan pejabat Ditreskrimsus Poldasu bekerja sama dengan oknum jaksa Kejatisu serta pengacara Sandri Alamsyah Harahap.

“Sama dengan dugaan penyelamatan Ajib Shah dan Musa Rajeck Shah saat kali pertama diperiksa KPK di Mako Brimob Polasu pada 2016 lalu. Kasus dialihkan ‘orang dalam’ lembaga penegak huikum di Sumut yang selama ini diduga membekingi Mujianto dan Anif serta Ijeck dalam usaha properti serta pengarapan lahan eks PTPN-2. Korbannya Ketua KNPI Sumut saat itu, DS. Ini kerjaan mafia kasus kerja sama dengan aparat korup,”sebut sumber di gedung KPK, Jakarta Selatan (9/5/2018).

Dengan berhasil kaburnya Mujianto setelah sempat ditahan penyidik Ditreskrim Umum Polda Sumut, diduga dibantu oknum ‘orang dalam’ oknum jaksa dan politisi Partai NasDem DPRD Sumut juga oknum pengurus partai gawean Surya Paloh pimpinan Tengku Erry Nuradi, kini ‘bola panas’ berada pada Kapolda Sumut, Irjen Pol Paulus Waterpau dan Direktur Direskrum Umum Poldasu.

“Ini namanya Pak Paulus (Kapoldasu) ‘digergaji’ anggota. Bagaimana agar Pak Paulus dicopot Kapolri dari jabatan. Salah oknum perwira Poldasu dan oknum jaksa maupun pengacara kondang sumut itu. Di tubuh Polri pimpinan Pak Toto Karnavian, semua tahu kalau Pak Paulus itu orang baik, jujur dan tegas. Jangan mereka kira Pak Paulus bisa dibayar,” tambah sumber berpangkat perwira yang ditugaskan lembaga Polri ke lembaga anti rasuah tersebut.

Apa yang dikatakan sumber, diamini praktisi hukum nasional asal Sumut, Mulkan SH. Kata pengacara muda beracara di Pulau Jawa itu, Irjen Paulus Waterpau adalah sosok komandan yang tak perlu diragukan kinerjanya.

“Para oknum polisi korup dan diduga terlibat jaringan narkoba bersama jaksa dan pengacara Andri Alamsyah Harahap mungkin menduga Pak paulus bisa dibayar. Beliau orang berada di Papua. Ditawar dan bisa dipastikan terpilih jadi Gubernur Papua saja, beliau lebih memilih tugas negara di korps-nya ke Sumatera Utara,” jelas Mulkan.

Mulkan juga meyakini Irjen Paulus telah ‘mengantongi’ nama oknum ‘orang’ dalam dan oknum pejabat kejatisu, oknum politisi NasDem asal Aceh namun menjabat anggota DPRD Sumut serta oknum pengacara makelar kasus di jajaran lembaga peradilan di Sumut itu.

“Memang kita prihatin atas kasus kaburnya Mujianto. Satu cara membuktikan kalau Pak Paulus ‘digergaji’ dalam kasus ini, panggil dan periksa serta bila perlu tahan saja pihak penjamin. Baik itu keluarga maupun pengacaranya. pengacara di Sumut rata-rata nakal dan rakus uang. Mereka umumnya kerja sama sesama pengacara dan dengan oknum polisi korup,” pungkas Mulkan.

Sebelumnya diwartakan, Mujianto resmi masuk dalam Daftar pencarian Orang (DPO) Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Bos PT Cemara Asri Group itu dinilai tidak kooperatif dan pergi meresmikan salah satu sekolah di Aceh Pidie bersama politisi partai NasDem DPRD Sumut dan pengurus NasDem Sumut. Selanjutnya, Mujianto yang sedari dulu dicurigai punya dua kewarganegaraan (Indonesia-China), diduga langsung kabur ke Singapura.

Terkait kaburnya Mujianto, Direktur Ditreskrimum Polda Sumut Kombes Andi Rian pun menegaskan kalau mafia tanah eks HGU PTPN-2 itu sebagai DPO polisi, mulai diberlakukan sejak Kamis (18/4/2018).

“Mujianto, hari ini saya tandatangani DPO nya,” tegas Andi Rian, Jumat (20/4/2018)

Andi Rian menjelaskan pertimbangan polisi menetapkan Mujianto sebagai DPO antara lain, pengusaha itu sudah dua kali dipanggil penyidik untuk melengkapi berkas perkaranya serta selalu mangkir dari panggilan.

Bahkan polisi juga sudah mengeluarkan surat membawa paksa terhadap tersangka, namun hingga kini keberadaannya juga tidak diketahui.

“Kita lakukan pemeriksaan ke beberapa lokasi yang kita anggap rumahnya dan dia juga tidak ada,” imbuh Andi.

“Kemudian kita koordinasi dengan beberapa instansi samping, akhirnya kita tahu yang bersangkutan sudah pergi ke luar negeri,” tambah Andi Rian.

Diketahui juga, pasca dilakukan penahanan terhadap Mujianto alias Anam dan karyawannya Rosihan Anwar di Polda Sumut, pihak Kejati Sumut mengaku melakukan penelitian berkas perkara dua tersangka dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp3 miliar tersebut, agar segera penyidikan kasus itu, lengkap (P-21).

Berkas kasus Mujianto dan Anwar diteliti oleh tim Jaksa peniliti bidang Pidana Umum (Pidum) Kejati Sumut, setelah berkas perkara tahap pertamanya dilimpahkan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum) Polda Sumut ke Kejati Sumut, Selasa (23/1/2018).

“Kita masih meneliti berkas perkara kasus penipuan tersebut. Berkas juga sudah kembalikan dan kita tunggu pelimpahan tahap kedua. Soal Mujianto kabur, itu bukan domain kami. Berkas dan tersangka kami harap sama-sama dilimpahkan secepatnya,” sebut Sumanggar, Kamis pekan kemarin.

Diketahui, Mujianto bersaama karyawannya Rosihan Anwar resmi ditahan penyidik Ditreskrimum Polda Sumut, Senin 31 Januari 2018. Setelah sebelumnya pada 28 April 2017, menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan.

Sementara itu, Mujianto ditetapkan sebagai tersangka atas laporan A Lubis (60) dalam kasus dugaan penipuan sesuai dengan STTLP/509/IV/2017 SPKT “II” tertanggal 28 April 2017 dengan kerugian material hingga mencapai Rp3 milliar.

Dugaan penipuan itu berawal dari ajakan kerjasama melalui staf Mujianto, Rosihan Anwar untuk melakukan bisnis penimbunan lahan seluas 1 Ha atau setara 28.905 M3 di Kampung Salam Kelurahan Belawan II Kecamatan Medan Belawan sekitar Juli 2014 lalu.

Tapi, setelah proyek selesai, Mujianto tidak menepati janjinya untuk membayar hasil pengerjaan A Lubis. Mujianto malah ‘membamperkan’ massa Ormas pimpinan adik kandung sohibnya, Anif Shah yakni Kodrat Shah. A Lubis tak berani melakukan perlawanan secara pisik. Dia lalu melaporkan kasus tersebut ke Polda Sumut.(Zeg/Per)

—————-

Politisasi Hukum, ICW: Berdampak Serius pada Demokratisasi

JAKARTA | Upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pada musim kampanye pemilihan kepala daerah serentak 2018 dinilai bias politik sehingga acap menyasar pihak-pihak tertentu. Juga dengan maksud tertentu dan karenanya berdampak cukup serius dan kontra produktif terhadap proses demokratisasi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai demikian, lantaran banyaknya calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka pada masa musim kampanye pemilihan kepada daerah serentak 2018. Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Almas Sjafrina mengatakan, hukum tidak boleh digunakan sebagai alat destruktif untuk menggerogoti tatanan kehidupan serta keteraturan sosial.

“Umumnya hukum semestinya menciptakan ketertiban dan bukan keributan serta kegaduhan sosial,” sebut Almas di Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Atas fakta itu, ICW, kata Almas, akan mewacanakan partai turut bertanggung jawab jika ada calon kepala daerah yang diusungnya terkena kasus korupsi. Apalagi itu, ia sebut sebagai sebuah kecelakaan.

Apa yang dikatakan Almas bukan tanpa sebab. Pasalnya, penegakan hukum pada musim kampanye pemilihan kepala daerah 2018 lebih sering menciptakan kegaduhan ketimbang ketertiban. Itu yang terjadi di masa kampanye Pemilihan Gubernur Maluku 2018. Pola penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah (Polda) Maluku belakangan ini dinilai acap menyalahgunakan kewenangan sehingga berpotensi merusak sistem hukum.

“Dengan kata lain, tindakan Polda Maluku tidak lagi sesuai sebagaimana mestinya dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Aparat penegak hukum di Polda Maluku tidak boleh menyelidiki suatu perkara tanpa adanya temuan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Polisi tidak berwenang menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Karena itu merupakan kewenangan BPK,” tegasnya.

Karena itu, tindakan penyitaan dokumen, penggeledahan serta berbagai tindakan “polisionil” lainnya dalam sebuah kegiatan ”penyelidikan” Ditreskrimsus Polda Maluku, semisal di Sekretariat Pemerintah Daerah Buru tidak tepat dan berpotensi melawan hukum. Terlebih tindakan tersebut dilakukan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor di Ambon.

Menanggapi tindakan Polda Maluku itu, Almas mengatakan, pada dasarnya Kepolisian RI (Polri) memang harus independen.

“Kalau soal independen ya harus independen. Sama seperti pihak yang lainnya, militer, birokrat, dan lain-lain,” tambah Almas.

Calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi selama ini, lanjut Almas, seringkali menanggung sendiri kesalahan itu. Padahal, partai pengusungnya juga semestinya ikut bertanggung jawab. Sudah banyak contoh ketika kader partai terlibat korupsi, partai politik langsung berkelit dan lepas tanggung jawab.

“Jika partai tidak dibenahi, maka masalah korupsi calon kepala daerah akan terus berulang. Bahkan, dalam dua bulan terakhir telah ada delapan calon kepala daerah yang tertangkap karena kasus korupsi. Dan empat di antaranya merupakan calon petahana yang masih aktif,” tutupnya.(Ril)