BERANDA Headline Kerajaan Narkoba Asiang di Medan, Komisi III: Copot Jenderal Bekingnya

Kerajaan Narkoba Asiang di Medan, Komisi III: Copot Jenderal Bekingnya

Kapolri dan presiden jokowi diharap serius memberantas narkoba di Indonesia

JAKARTA | Maraknya peredaran narkoba di Indonesia dan terkesan jadi ‘hutan duit’ para oknum petinggi penegak hukum, juga membuat lapas di sejumlah daerah over kapasitas dengan narapidana kasus narkoba.

Artinya, langkah pencegahan tak optimal dilakukan para penegak hukum. Bahkan diduga ‘dipelihara’ sebagaimana diduga kejaraan narkoba Capital Building Group di Medan dikomando Asiang.

Karenanya, menurut Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al Habsy, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah saatnya direvisi. Presiden Jokowi jangan terkesan melakukan pembiaran lantaran tak mengerti hukum.

“Soal narkoba masih mengerikan. BNN dan Direktorat Narkoba Polri harus bekerja keras. Eksekusinya juga harus berani. Pemerintah jangan diam saja,” kata Aboe di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Kata Abu Bakar, hal lain yang direvisi adalah masalah kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) termasuk hubungannya dengan lembaga lain yang erat kaitannya dengan pemberantasan peredaran narkotika seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Untuk menghindari over kapasitas lapas oleh narapidana narkoba, tambah Aboe, mestinya ada pemisahan perlakuan bagi narapidana yang membutuhkan rehabilitasi. Maraknya dan jutaan generasi rusak dikarenakan narkoba, tak luput dari ketidak tegasan pemerintahan Jokowi.

Ditegaskannya, pencegahan kasus narkotika belum bisa optimal selama UU No.35/2009 masih seperti sekarang.

Sesuai data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, kini dari sekitar 87 juta anak Indonesia, sekitar 5,9 juta diantaranya pecandu narkoba. Bahkan ada sekitar 72 jaringan narkoba internasional yang masuk ke Indonesia.

“Harus ada tindakan keras sesuai aturan. Periksa dan copot para oknum jenderal pembeking bandar narkoba di Indonesia,: pungkasnya.(Per)

Loading...