BERANDA Headline Kongkalikong Para Koruptor ke Prancis, Tangkap Direksi PDAM Tirtanadi

Kongkalikong Para Koruptor ke Prancis, Tangkap Direksi PDAM Tirtanadi

SHARE
Gubsu Tengku Erry Nuradi dan Direksi PDAM Tirtanadi Sumut bersama pihak perusahaan air minum di Prancis, saat jalan-jalan diduga bagi duit korupsi dengan para koruptor PDAM Tirtanadi ke luar negeri tersebut

JAKARTA | Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terus didesak mengusut dugaan korupsi besar-besaran di tubuh PDAM Tirtanadi Sumut. Selain itu, membongkar dugaan gratifikasi guna menutupi kebobrokan perusahaan air minum tersebut dengan modus kunjungan kerja ke Prancis, melibatkan empat pejabat direksi PDAM Tirtanadi, dewan pengawas, Gubsu Tengku Erry Nuradi, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman dan lainnya.

“Sudah rahasia umum di Sumut, tiap pemberian gratifikasi kasus korupsi di Pemprovsu dan jajaran, dan sebelum pengesahan APBD atau LKPJ, eksekutif dan pihak legislatif modusnya kunjungan kerja. Di luar Sumut bahkan ke luar negeri, baru dilakukan kongkalikong antar para pejabat korup tersebut,” sebut Mulkan, praktisi hukum asal Sumut seraya mencontohkan dan mengungkap kasus sebelum pembahasan dan pengesahan LKPJ Walikota Medan, Dzulmi Eldin tahun 2015, segenap pimpinan DPRD Kota Medan melakukan pertemuan dan diduga kongkalikong di Hotel ‘R’ di Jalan Gejayan, Yogyakarta dipimpin Ketua DPRD Medan, Henri Jhon Hutagaol.

“sebelum disahkannya LKPJ Walikota Medan misalnya, informasi sudah kita sampaikan juga pada pihak penegak hukum. Tapi entah kenapa tak direspon. Nah, harapan kita, dalam kasus dugaan suap dan bagi-bagi hasil korupsi PDAM Tirtanadi Sumut dengan dalih kunjungan kerja ke Suez, juga jangan justeru ikut ditutupi penegak hukum di Sumut. Kita harap segera diambil alih KPK. Tangkap dan penjarakan Dirut PDAM Tirtanadi Sumut, pasti semua terungkap,” pungkasnya, di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (14/5/2018).

Dalam diskusi bertajuk: “Selamatkan Sumatera Utara dari Aparat dan Pejabat Koruptor” itu, Mulkan juga mengingatkan para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menugaskan para penyidiknya ke Sumut, agar diduga tak ‘membaur’ dan bahkan ikut ‘merampok’ duit hasil para koruptor bersama para oknum-oknum aparat penegak hukum di sana.

“Jangan seperti yang diduga dilakukan jajaran Kejaksaan Agung melalui oknum-oknum pejabat Kejatisu yang diduga justeru merampok duit para koruptor dengan menyalahgunakan jabatan dan wewenang. Oknum-oknum jaksa atau oknum polisi seperti itu juga kita harap secepatnya diberantas,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PDAM Tirtanadi Sumut, Sutedi Raharjo kepada wartawan secara gamblang mengakui dirinya bersama Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman, mantan dewan pengawas, Damanik, bersama pejabat dan anggota DPRD Sumut lainnya pergi ke Prancis. Menurutnya, kunjungan itu dilakukan guna memenuhi undangan Suez, perusahaan air minum di sana.

“Delegasi Suez sudah beberapa kali mengunjungi PDAM Tirtanadi. Jadi kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan,” dalih Sutedi Raharjo, di Medan, Jumat (27/4/2018).

Ironisnya, Sutedi malah bilang biaya akomodasi dan penginapan ditanggung Suez.

“Tidak ada pakai anggaran PDAM. Di sana kami 5 hari, Selasa (24/4/2018) sudah kembali ke Medan,” tambahnya, tak mau menjawab ikut sertanya istri para pejabat dalam rombongan ‘plesiran’ diduga guna bagi-bagi duit korupsi itu.

“Kalau dari PDAM saya dan Direktur Air minum yang pergi, dari legislatif Ketua DPRD saja,” pungkasnya, tak mengakui kalau istri Gubsu Tengku Erry Nuradi, Evi Diana Sitorus, istri Wagirin Arman dan istri dewan pengawas serta lainnya ikut jalan-jalan ke luar negeri tersebut.

Sementara sebelumnya, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Sumut, Nirmaraya, tepatnya pada Kamis (26/4/2018) mengatakan, Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman dan istri pergi ke Prancis bersama rombongan pejabat PDAM Tirtanadi dan istri dengan menggunakan biaya perjalanan dinas yang dibebankan kepada Sekretariat DPRD Sumut.

“Pak Wagirin ketika pergi hanya mengambil uang perjalanan dan penginapan. Kalau biaya tiket nanti diklaim setelah dibuat pertanggungjawabannya,” kata Nirmaraya.

Sayangnya, Nirma tak mau membeberkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk anggaran perjalanan Wagirin yang masih terbelit kasus suap pengesahan APBD Sumut oleh mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho itu, selama di Prancis.

“Harus lihat dulu Pergub (Peraturan Gubernur) nya. Kalau keluar negeri kan hitungannya US$ (dollar),” imbuhnya.

Terpisah, bekas anggota Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirtanadi Sumut, Ahmad Taufan Damanik yang bersama istri juga disebut ikut ‘jalan-jalan’ ke Prancsi itu, malah tak terima disebut sebagai upaya kongkalikong alias bagi hasil duit korupsi PDAM Tirtanadi mengambil lokasi di luar Sumut.

“Istilah siapa itu (gratifikasi). Silahkan tanya ke direksi saja, saya diundang resmi dan dikontak oleh direksi,” sebut Damanik.

Taufan menyebut dirinya bukan pejabat pembuat kontrak. Menurutnya, kontrak kerja sama antara Suez dan PDAM Tirtanadi ditandatangani oleh Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi.

“Apakah sudah pernah dibaca kontraknya. Kapan dan siapa yg tanda tangan ? Ada tanda tangan saya kah. Kalau saya tidak ikut, kontrak itu sudah ditandatangani Gubsu,” dalih Damanik.

Menariknya lagi, justeru mantan Dewas PDAM Tirtanadi, Hardi Mulyono menilai pelesiran Gubsu, Direksi PDAM Tirtanadi dan rombongan Ketua DPRD Sumut serta lainnya bersama keluarga ke Prancis, masuk ke dalam kategori gratifikasi (hadiah). Sebab, hal tersebut berkaitan dengan jabatan dan kebijakan.

“Karena pertimbangan itulah saya putuskan sejak jauh-jauh hari tidak ikut pergi ke Prancis. Meski nama saya ada di daftar undangan, jadi ketika mereka minta paspor untuk mengurus visa, tidak pernah saya berikan,” sebut Hardi, Kamis (3/5/2018).

Diakuinya, belakangan ada ada beberapa mantan Dewas dan Direksi yang juga membatalkan diri ikut pergi ke Prancis.

“Kalau mereka berpikir yang sama, dan alasan pembatalan karena termasuk gratifikasi, ya bagus,” tambahnya.

“Kepergian gelombang pertama itu bersamaan dengan agenda pemeriksaan anggota DPRD oleh KPK di Mako Brimob. Mungkin itu alasan mereka batal pergi, meski tiket dan visa sudah tersedia,” ungkapnya.

Hardi mengaku, ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan peningkatan kapasitas PT TLN pada 17 Desember 2017 diresmikan oleh Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi.

“Jadi ada 20 orang yang diundang ke Suez. Rencananya keberangkatan dilakukan dalam dua gelombang. Semula, rombongan pertama dipimpin oleh Gubernur dan rombongan kedua dipimpin oleh Plt Sekdaprovsu,” pungkasnya.

Sebelumnya diwartakan, tindakan Direksi PDAM Tirtandi, Gubsu, Ketua DPRD Sumut, dua bupati yakni bupati Serdang Bedagai dan Bupati Tapsel dan lainnya, juga ikut jalan-jalan ke Paris tersebut. Hal ini, diugaan merupakan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta anggaran negara. Sekaligus guna membagi hasil korupsi Direksi PDAM Tirtanadi Sumut yang baru juga menaikan tarif air minum sementara pelayanan sangat buruk pada konsumen.

“Tak cuma kasus kebiasaan kongkalikong bagi hasil korupsi ke luar daerah Sumut, sebagai lokasi aman. Kita juga meminta KPK membongkar kembali kasus korupsi proyek IPA PDAM Tirtanadi di Martubung, Medan Tahun Anggaran 2012 diduga telah ‘diduitkan’ pejabat Kejatisu yang kini dikomando Bambang Sugeng Rukmanto,” kata Syahrizal, praktisi hukum asal Sumut, Sabtu kemarin di Jakarta Selatan.

“PDAM Tirtanadi Sumut adalah lahan korupsi para pejabat Pemprovsu dan jajaran, serta para wakil rakyat Sumut maupun rekanan. Salah satu rekanan yang terus menerus memasukan barang dan jasa bobrok ke PDAM Tirtanadi Sumut dan diduga dipelihara jajaran Direksi dan Badan Pengawas PDAM itu, yakni David Dumpa,” katanya.

“Daftar nama LSM, wartawan dan para oknum organisasi masyarakat maupun lainnya yang ikut menggerogoti atau bagian dari korupsi PDAM Tirtanadi Sumut juga ada di lembaga BUMD itu. OKnum-oknum tersebut dipakai pihak Direksi untuk memutar-balik fakta, guna menyelamatkan para koruptor. Biasa lah, penjilat dan cari makan dan hidup mereka sudah di situ,” pungkasnya.(Hus)