BERANDA Headline Korup Dana Desa Diduitkan Jaksa, KPK Diminta Turun ke Langkat

Korup Dana Desa Diduitkan Jaksa, KPK Diminta Turun ke Langkat

ilustrasi

LANGKAT | Komisi Pemberantasan Korupsi terus diharapkan turuntangan guna mengusut dugaan korupsi besar-besaran anggaran dana desa (ADD) di Kabupaten Langkat khususnya, dan Sumatera Utara pada umumnya. Duit yang serahrusnya untuk pembangunan perekonomian dan SDM masyarakat desa tersebut, dikhawatirkan secara terus menerus justru menambah kekayaan oknum-oknum Kejaksaan yang menangani kasus itu sejak Tahun ANggaran (TA) 2015-2017.

“Tak masuk akal, gaji Sekretaris Desa selama setahun masak dari ADD. Ini terjadi di Desa Pantai Gading. Sekdes kan pegawai negeri? Gaji para pegawai honor atau pekerja di kantor desa juga dari dana desa, khususnya Kepala Desa Rp5 juta per bulan selama setahun langsung ditotong dari ADD,” sebut Ali, mantan calon kepala desa Pantai Gading, diamini Tavif, bekas Kepala Dusun di desa tersebut, Kamis (10/5/2018).

Kasus tilap menilap dana desa di Kakbupaten Langkat pimpinan bupati Ngongesa Sitepu itu, sudah berulang kali dilapor ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat dan Kejati Sumut. Tapi kasus didiamkan jaksa dengan dalih harus ada hasil audit dari BPK (Badan pemeriksaan Keuangan) disertakan para pelapor. Padahal, diam-diam kasus ditangani pihak Kejaksaan ‘bermodalkan’ data dan informasi serta bukti yang dilaporkan.

“Ada beberapa Kepala Desa di Langkat yang sudah diperiksa dan dana yang dikorup dikembalikan ke Kejaksaan Stabat. Tapi tak dipublikasikan berapa duit yang dipulangkan dan dari Kepala Desa mana saja. Termasuk ADD yang diduga dikorup Kepala Desa Pantai Gading, Arianto. Dikembalikan ke Kejari Stabat diduga untuk menambah kekayaan jaksa,” ungkap Ali.

Sebelumnya, dilaporkan kalau sejumlah kepala desa di Kabupaten Langkat sebagaimana di Desa Pantai Gading, Kecamatan Sicanggang, diduga ramai-ramai menilap sebahagian dana besar di setiap Tahun Anggaran. Untuk TA 2016 dan 2017, dana desa yang dikucurkan pemerintah ke Desa Pantai Gading masing-masing TA sebesar Rp1,2 miliar.

Namun dalam pelaksanaannya, dari 11 Dusun yang ada di desa Pantai Gading, hanya 8 jalan tani yang mendapat kucuran pembangunan. Itu pun, TA 2016 dilakukan penyiraman pasir batu (sertu) di delapan jalan tani, pada TA 2017 juga dilakukan hal yang sama di dusun yang sama juga.

“Jalan tani yang itu-itu saja yang dikasi situ. Itu pun masing-masing jalan tani di delapan dusun tesebut, paling sertunya cuma 4 truk. Pajak pembelian sertu dibayar sebesar 20 persen pada pihak panglong. Bukan ke negara. Habis masyarakat dibodoh-bodohi kepala desa Arianto dan Kadus I, Buyung Hasbi,” pungkas Ali.

Terkait hal di atas, Kepala Desa Pantai Gading, Arinato saat dikonfirmasi wartawan, menyarankan kasus ini dikonfirmasikan ke Kejari Stabat. Soalnya, kata dia, kasus sudah selesai ditangani pihak jaksa.

“Tak ada masalah, sudah selesai. Tanya ke Kejari Stabat lah,” singkat Arianto, pagi tadi.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Stabat, Andri Ridwan tak mengangkat sambungan selular saat dikonfirmasi. Sebelumnya, Selasa pekan lalu, Andri Ridwan sendiri mengaku sudah diperiksa jaksa bidang pengawasan di Kejati Sumut terkait kasus dugaan duit menduitkan korupsi ADD di Kabupaten Langkat.

“Saya sudah diperiksa dan dipanggil Kejatisu. Tanya ke bidang pengawasan saja lah ke sana,” kata Andri, selasa pekan kemarin.(Bro)

Loading...