BERANDA Headline Korupsi Bansos Sumut, Periksa Paloh atau Jabatan Ketua KPK Kasi Jokowi

Korupsi Bansos Sumut, Periksa Paloh atau Jabatan Ketua KPK Kasi Jokowi

SHARE
Sejumlah pegiat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/1). Dalam aksinya mereka menuntut KPK untut mengusut tuntas aliran dana bansos yang diberikan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kepada sejumlah pihak. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/16.

JAKARTA | Sekelompok mahasiswa dan penggiat anti korupsi mendatangi gedung Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan, Selasa (15/5/2017). Mahasiswa mendesak lembaga anti rasuah menindaklanjuti suap korupsi Bantuan Sosial (Bansos) Sumut melibatkan sejumlah politisi DPRD dan eksekutrif Pemprovsu. Juga dugaan keterlibatan Jaksa Agung, M Prasetyo serta Ketum NasDem, Surya Paloh.

“Ada apa dengan KPK? Selain para politisi dan eksekutif Sumatera Utara, kasus suap dan pengamanan korupsi Bansos ke Kejaksaan Agung jangan berhenti hanya pada terpidana Eddy Sofyan selaku pihak eksekutif. Periksa juga Jaksa Agung dan Surya Paloh yang diduga terlibat dalam skandal Bansos Sumut tersebut,” harap JUnaidi Dongoran, koordinator mahasiswa asal Sumut bergabung dengan sejumlah mahasiswa ternama di Jakarta, pagi tadi.

Junaidi serta rekan-rekannya sesama mahasiswa kelahiran Sumatera Utara dan penggiat anti korupsi menilai, kasus korupsi Bansos Sumut tahun anggaran 2013-2015 saat Gatot Pujo Nugroho menjabat Gubernur Sumut, sarat kepentingan politk Partai NasDem pimpinan Surya Paloh. Diduga ‘memakai tangan’ Kejaksaan Agung, NasDem pimpinan Tengku Erry Nuradi dengan Sekretaris Iskandar ST di Sumut, bahkan diduga ‘merampok’ duit Bansos Sumut TA 2013 sebesar Rp1,3 triliun.

“Pihak penerima atau para koruptor dana Bansos Sumut tahun 2013 dipanggil dan diperiksa jajaran Kejaksaan Agung. Uang dikembalikan alasan ke negara, namun justru diduga ditilap para pejabat Kejaksaan Agung dan Kejatisu. Kasus Bansos Sumut hanya awal politisasi hukum oleh Partai NasDem pimpinan Surya Paloh, guna mengejar jabatan dan kekayaan pribadi dan kelompok,” jelas Junaidi.

“Kita bangga dengan Perdana Menteri negara tetangga, sehari menjabat Perdana Menteri, tanpa ragu langsung mencopot jabatan Jaksa Agung-nya yang selama ini diduga menutupi korupsi para pejabat pencuri duit negara tersebut. Ketua KPK-nya juga Senin semalam mengundurkan diri, lantaran tak bisa menanggungjawabi jabatan selama ini. Artinya, Komisioner KPK pimpinan Agus Rahardjo juga sebaiknya mundur dari jabatan, bila tak mampu menuntaskan kasus Bansos Sumut dan memeriksa Surya Paloh serta Jaksa Agung M Prasetyo. Kasi jabatan Ketua KPK dirangkap Jokowi selaku Presiden,” ucapnya.

Sebelumnya, desakan yang sama telah berulang kali disampaikan elemen masyarakat ke KPK. Komisioner Agus Rahardjo Cs diminta tidak tebang pilih dalam mengusut kasus dugaan korupsi terkait upaya penghentian perkara Dana Bansos Pemprovsu.

Khususnya dugaan keterlibatan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dalam perkara tersebut yang telah menjerat Gatot Pujo Nugroho dan cuma satu dari pihak eksekutif, mantan Kakankesbanglinmas, Eddy Sofyan. Sementara, Paloh diduga merupakan pihak yang turut terkait dalam perkara ini dan memanfaatkan jabatan serta wewenang M Prasetyo selaku kader NasDem dan Kepala Kejaksaan Agung RI.

“Surya Paloh diduga otak dari inisiasi pertemuan di DPP Nasdem dengan Gatot Pujo dengan tujuan memerintahkan Jaksa Agung HM Prasetyo menghentikan kasus Bansos,” timpal, Andhika Febriandhanu, juga koordinator aksi yang sama.

Adanya keterlibatan Paloh menguat setelah dia dua kali mangkir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Patrice Rio Capella. Mantan Sekjen Partai Nasdem itu dijerat oleh KPK lantaran diduga menerima suap terkait penghentian penyelidikan di Kejaksaan.

“Mangkirnya Surya Paloh untuk bersaksi dipersidangan Rio Capella menuai kecurigaan. Dugaan bahwa Surya Paloh terlibat dalam upaya penghentian kasus Bansos jelas adanya,” kata Andhika.

Apalagi, lanjutnya, indiksi keterlibatan Paloh menguat setelah Ketum NasDem itu sempat dua kali mangkir dalam persidangan di Pengadilan Tipikor dengan terdakwa Patrice Rio Capella, tahun 2016 lalu. Rio yang hanya akhirnya divonis hakim Tipikor selama 1,5 tahun dan kini sudah bebas, merupakan Sekjen Partai Nasdem ketika itu. Dia dijerat oleh KPK lantaran diduga menerima suap terkait penghentian penyelidikan di Kejaksaan dan anulir status tersangka Gatot Pujo dalam kasus Bansos Sumut saat itu di Kejaksaan Agung.

“Mangkirnya Surya Paloh untuk bersaksi dipersidangan Rio Capella ketika proses persidangan Patricia Rio Capella ketika itu, tentu patut kita curigai. Dugaan bahwa Surya Paloh terlibat dalam upaya penghentian kasus Bansos jelas ada. Apalagi terakhir dipanggil KPK, Surya Paloh mangkir dengan dalih sakit dan berobat di Singapura,” jelasnya.

Diketahui juga, tambahnya, saat KPK gencar menangani kasus korupsi Bansos dan terungkapnya dugaan suap pengamanan status tersangka Gatot Pujo ke Kejaksaan Agung, pihak Kejagung pimpinan M Prasetyo juga buru-buru ikut melakukan penyelidikan kasus yang sama. Bahkan ‘mengangkuti’ sejumlah barang bukti baik dari ruang kerja Gatot di Pemprovsu maupun dari rumah dinas dan rumah pribadi Gatot hingga DPRD Sumatera Utara.

“Kasus suap Bansos Sumut diawali dengan ditangkapnya tiga hakim PTUN Medan oleh KPK, Kejaksaan Agung sempat mengatakan saksi dalam kasus korupsi dan suap Bansos itu mencapai 300 orang. Tapi terpidananya Eddy Sofyan dari pihak eksekutif,” pungkasnya.

Terkait hal di atas, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengaku kalau pihaknya tak berhenti menindaklanjuti kasus diduga melibatkan Surya Paloh dan HM Prasetyo maupun sejumlah petinggi NasDem di Sumut seperti Sekretaris-nya, Iskandar ST yang disebut-sebut juga selamat dari kasus pengemplangan pajak reklame PT Star Indonesia sebesar Rp18 miliar, lantaran campurtangan alias dibekingi anggota DPRD RI, Prananda Surya Paloh yang tak lain politisi NasDem dan putra dari Surya Paloh.

“Terus kita dalami dan tindaklanjuti. Sama dengan suap mantan anggota DPRD Sumut, pasti kita tuntaskan,” janji Saut pada wartawan, Senin pekan lalu di gedung KPK.(Hus)