BERANDA Headline KPK Jangan Harap Publik Lupa, Penjarakan Surya Paloh

KPK Jangan Harap Publik Lupa, Penjarakan Surya Paloh

Sejumlah pegiat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/1). Dalam aksinya mereka menuntut KPK untut mengusut tuntas aliran dana bansos yang diberikan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kepada sejumlah pihak. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/16.

JAKARTA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali didesak memanggil dan memeriksa serta diharap segera menetapkan status tersangka pada Ketua Umum DPP Partai Nasional Demokrat (NasDem) terkait kasus dugaan suap anggota DPRD Sumatera Utara. Lembaga anti rasuah pimpinan Agus Rahardjo itu diminta tak berharap publik khususnya masyarakat Sumatera Utara, lupa akan ‘perampokan’ pada para koruptor dana Bansos Sumut secara besar-besaran oleh politisi diduga bekerja sama dengan Kejaksaan Agung pimpinan HM Prasetyo.

“KPK jangan kerja compang-camping, terkesan tangkap lima lepas empat. Jangan harap publik melupakan tunggakan tugas KPK. Saya serukan pada mahasiswa dan segenap penggiat anti korupsi di tanah air khususnya dari SUmatera segera ‘menduduki’ KPK bila tak menuntaskan kasus Bansos Sumut melibatkan para politisi dan pejabat negara tersebut,” seru Ketua Umum Pergerakan Rakyat Sumut, Hasiholan Siregar, Kamis (11/10/2018) lewat selular saat diminta tanggapannya atas dugaan ‘di-peti-es-kannya’ kasus korupsi Bansos Sumut oleh Gatot Pujo Nugroho saat menjabat Gubsu dan Tengku Erry NUradi ketika Wakil Gubsu pada 2015.

“Tetapkan sebagai tersangka bila terbukti. Penjarakan, Ketum Partai kenapa rupanya? Kedudukan warga negara di mata hukum itu sama. KPK tak perlu diajari. Begitu juga kasus suap segenap mantan dan anggota DPRD Sumut saat dipimpin Ajib Shah. Jangan biarkan berhenti hanya pada 38 tersangka jilid III. Usut dan tuntaskan dugaan keterlibatan Anif Shah dan putranya yang kini Wakil Gubsu, Musa Rajek Shah,” pungkas mantan pimpinan redaksi/pemimpin umum sejumlah media cetak dan online regional maupun nasional itu.

Diketahui, tepatnya pada Sepmber 2016 KPK menjebloskan mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho dan istri sirinya, Evy Susanti ke penjara terkait dana Bansos yang diantaranya Rp 1,3 triliun ‘lenyap’ diduga dibagi-bagi Kabiro Keuangan Pemprov saat itu, Baharuddin Siagian pada sejumlah oknum penyidik Kejaksaan dan KPK diduga guna membungkam kasus tersebut.

Sementara, terbongkarnya kasus korupsi Bansos dan dugaan suap anggota DPRD Sumut pimpinan Ajib Shah (sudah divonis dan menjalani masa hukuman), merupakan hasil penggembangan penyidik KPK dalam mengusut kasus suap Hakim dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Pada kasus itu, tim ‘senyap’ KPK dikoordinir Kompol Kristian ketika itu, menangkap Ketua PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, anggota Majelis Hakim Amir Fauzi dan Dermawan Ginting, Panitera sekaligus Sekretaris PTUN Medan Syamsir Yusfan, serta Pengacara kondang OC Kaligis dan anak buahnya M Yagari Bhastara alias Gerry.

Mereka semuanya diduga melakukan praktik suap untuk memuluskan perkara di PTUN dari pidana korupsi ke kasus perdata. Sehingga, kasus dugaan korupsi Bansos Sumut yang sempat ditetapkannya Gatot Pujo Nugroho sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung pimpinan HM Prasetyo dan Jampidsus ketika itu Maruli Hutagalung, tak ada kewenangan kejaksaan untuk menanganinya.

Sial bagi para petinggi Kejaksaan Agung dan politisi Nasdem dikomando Surya Paloh dan Tengku Erry Nuradi untuk wilayah Sumatera Utara, KPK pun melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Walau, informasi akan adanya suap di PTUN Medan ke KPK, bersumber dari Iwan, anggota sekaligus teman Wagubsu saat itu yang juga sampai kini Ketua Nasdem Sumut, Tengku Erry Nuradi.

Karenanya, dalam kasus itu pun terungkap kalau Gatot pernah bertemu Surya Paloh. Pertemuan diduga sebagai pengamanan kasus Gatot di Kejaksaan Agung sebagai tersangka korupsi Bansos Sumut. Namun sebagai gantinya, Erry Nuradi yang merupakan Wagub Sumut sekaligus kader Partai NasDem diminta Paloh agar mendapat peran dan tugas strategis. Permintaan itu karena selama menjabat, Erry ‘tidak pernah dianggap’ atau tak dapat jatah korup maupun suap jabatan SKPD oleh Gatot.

Hingga akhirnya, di persidangan semua terungkap peran Surya Paloh dan aliran duit pengamanan status tersangka Gatot ke Kejaksaan Agung. Karenanya, KPK pun memanggil dan memeriksa Surya Paloh. Namun Jaksa Agung M Prasetyo yang disebut istri Gatot, Evy Susanti di persidangan mendapat jatah ‘panjar’ suap 20 Ribu USD dan Jampidsus saat itu, Maruli Hutagalung (telah pensiun sebagai Kajati Jatim) Rp 500 juta, sampai kini tak ditindaklanjuti.

Sekali saja Surya Paloh diperiksa, berikutnya berdalih sakit dan berobat di Singapura, Surya Paloh sampai kini tetap ‘nyaman’ diduga tak berani disentuh KPK.(Hus/Deno)

Loading...