BERANDA Headline Reminggo Ditangkap KPK untuk ‘Amankan’ Kasus Istri di Poldasu

Reminggo Ditangkap KPK untuk ‘Amankan’ Kasus Istri di Poldasu

MEDAN | Dugaan kasus-kasus korupsi untuk memperkaya diri dan kelompok oknum-oknum di Kepolsian dan Kejaksaan di Sumut, mulai terindikasi jelas. Pasalnya, tabir menutupi kasus yang menjerat Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu belum sepenuhnya tersingkap. Polda Sumut dan Inspektorat Sumut malah memberi pernyataan berbeda terkait kasus dugaan korupsi dana PKK Pemkab Pakpak Bharat tersebut.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja, menyatakan penyelidikan kasus yang melibatkan nama Made Tirta Kusuma Dewi, istri Remigo Yolanda Berutu, telah dihentikan pekan lalu. Dalihnya, dalam keterangan dan klarifikasi ke Inspektorat Provinsi Sumut dinyatakan bahwa kerugian negara dalam kegiatan PKK Pakpak Bharat tahun 2014 sebesar Rp 143 juta sudah dikembalikan.

“Itu dari hasil klarifikasi, sehingga penyelidikan kasus tersebut dihentikan,” kata Tatan pada wartawan di Medan.

Tapi keterangan Tatan berbeda dengan pernyataan pihak Inspektorat Pemprov Sumut. Mereka menyatakan tidak mengetahui jika Made Tirta Kusuma Dewi telah mengembalikan kerugian negara Rp 143 juta yang menjadi temuan.

“Kalau mengenai pengembalian dana kami tidak tahu, karena laporan kami sudah kami sampaikan (ke Polda Sumut). Masalah sudah dikembalikan atau tidak, tidak ada dilaporkan kepada kami,” tegas Yilpipa Minanda, Insektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Pemprov Sumut, Senin (19/11).

Dia memaparkan, pihaknya memang diminta Polda Sumut untuk melakukan pemeriksaan dana PKK Pakpak Bharat. Pemeriksaan sudah dilaksanakan dan sudah dilaporkan ke Polda Sumut pada Februari atau Maret tahun ini. “Kita wawancari beberapa orang di Pakpak Bharat. Dari hasil wawancara, kita buat keaimpulan dan kita buat laporan (Koordinasi terakhir dengan Polda Sumut) lebih kurang sampai bulan lalu,” jelas Yilpipa.

Kasus dugaan korupsi dana PKK Pakpak Bharat ini mengemuka menyusul operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu. Dia diduga menerima uang suap mencapai Rp 550 juta dari kontraktor.

KPK menduga uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi Remigo. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, uang tersebut salah satunya diduga digunakan untuk mengamankan perkara hukum yang menjerat istri Remigo yang saat ini tengah ditangani penegak hukum di Kota Medan. KPK tengah mempelajari kasus itu.

Terpisah, disebutkan kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu, diduga menggunakan uang suap yang diterimanya untuk mengamankan kasus. Kasus itu menjerat istrinya, Made Tirta Kusuma Dewi terkait dugaan korupsi kegiatan PKK ditangani Polda Sumut.

“Kasus itu masih tahap penyelidikan, dugaan penggunaan (anggaran) kegiatan PKK tahun 2014. Dugaan kerugian negara Rp 143 juta sudah dikembalikan,” jelas Kabid Humas Polda Sumut Kombes Tatan Dirsan Atmaja, Senin (19/11).

Dia menjelaskan, kasus itu sudah dihentikan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pekan lalu. Alasannya, dalam keterangan dan klarifikasi ke Inspektorat Provinsi Sumut dinyatakan bahwa kerugian negara dalam kegiatan PKK Pakpak Bharat sebesar Rp 143 juta sudah dikembalikan. “Itu dari hasil klarifikasi, sehingga penyelidkan kasus tersebut dihentikan,” sebut Tatan.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi ini ditangani Polres Pakpak Bharat. Pada awal 2018, mereka melimpahkannya ke Polda Sumut.

Seperti diberitakan, suami Made Tirta Kusuma Dewi, Remigo Yolando Berutu, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) setelah diduga menerima uang suap mencapai Rp 550 juta dari kontraktor. KPK menduga uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi Remigo.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, uang tersebut salah satunya diduga digunakan untuk mengamankan perkara hukum yang menjerat istri Remigo yang saat ini tengah ditangani penegak hukum di Kota Medan. KPK tengah mempelajari kasus itu.

Tatan menolak mengomentari pernyataan KPK mengenai pengamanan kasus itu. “Kita nggak menanggapi hal itu (pernyataan KPK), yang pasti kasus yang kita tangani kita tindaklanjuti dengan klarifikasi ke pihak Inspektorat dan kasusnya sudah dihentikan,” tutup Tatan.(Mer/MS)

Loading...