BERANDA Headline Suap Jabatan Dirut PDAM Tirtanadi Medan Perkaya Penyidik KPK

Suap Jabatan Dirut PDAM Tirtanadi Medan Perkaya Penyidik KPK

empat direksi PDAM Tirtanadi Medan diduga penyuap jabatan pada Gatot Pujo Nugroho

MEDAN | Sejumlah oknum penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turun dan menangani kasus suap jabatan Direksi PDAM Tirtanadi Medan ke Sumatera Utara (Sumut) diduga terus memperkaya diri dan menumpuk administrasi. KPK dikhawatirkan tak lagi bisa diharap sebagai pemberantas korupsi di tanah air, namun justru jadi alat politik penguasa dan memperkaya diri serta kelompok.

Hal di atas dikemukakan Syahrizal, praktisi hukum nasional juga pengurus Pergerakan Rakyat Sumatera (PRS), Senin (9/10/2018) di Medan. Menurutnya, tak ada harapan bagi KPK untuk menuntaskan suap jabatan Direksi PDAM Tirtanmadi Medan pada Gatot Pujo Nugroho semasa menjabat Gubsu dan Tengku Erry Nuradi ketika Wakil Gubsu hingga akhirnya Gubsu dan kini jabatan diganti Eddy Rahmayadi, tanpa pergantian Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

“Hukum di negara ini sudah hancur total. Dampaknya sangat luas hingga ke perekonomian dan kesenjangan.KPK tak akan ada perubahan tanpa pergantian sejumlah pimpipan termasuk komisionernya, khususnya ganti presiden. KPK saat ini bagai alat politik penguasa dan pimpinan partai,” pungkas Syahrizal.

Sebelumnya, beberapa kali sudah desakan pemeriksaan bahkan penahanan Direktur PDAM Tirtanadi Medan yang jabatannya diperoleh diduga atas suap dimodali rekanan, David China dan Dumpa Simatupang melalui politisi PKS Sumut, Zulkarnain alias Zul Jenggot kepada Gatot Pujo Nugroho saat menjabat Gubsu. KPK diminta tak tebang pilih dan cuma mengumpulkan kekayaan.

“Kasus suap jabatan Direktur PDAM Tirtanadi Medan kita harap secepatnya dituntaskan. April 2019 masa jabatan Direksi PDAM itu sudah selesai. Sekarang saja sudah ada beberapa calon Direktur mulai digadang-gadang,” sebut Marwan, praktisi hukum juga penggiat anti korupsi asal Sumut, Rabu (18/7/2018) di Jakarta.

“Proyek si David orang Tionghoa itu hancur-hancuran tak masalah. Salah satunya, pemasangan pipa di Simpang Jalan M Zein-Titi Kuning Medan. Pipa pecah jalan anjlok dikarenakan ditanam hanya sekira kedalam satu meter. Berapa kerugian negara dalam satu titik kasus ini saja. Tapi yang namanya penyuap jabatan untuk Dirut, tak ada yang berani menindak. Proyek si David paling besar bersama istri mudanya, Sonya di PDAM Tirtanadi Medan,” bebernya.

Memang, sepertinya benar kalau oknum-oknum penyidik yang ditugaskan Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) ke Sumatera Utara (Sumut) telah menjadikan kasus suap jabatan melibatkan Tengku Erry Nuradi saat menjabat Wagubsu dan Gatot Gubernur SUmut, sebagai ‘ladang’ guna memperkaya diri dan kelompok. Belum tuntas suap jabatan Direksi PDAM Tirtanadi Medan, proyek IPA Martubung, suap persetujuan kenaikan tarif berlokasi ke Francis, bulan lalu sedikitnya 30 para istri direksi dan jajaran menghamburkan duit korup para suaminya ke Kuala Lumpur, malaysia. Sementara sebelumnya, juga buang-buang duit ke Arab Saudi.

“Para ibu-ibu direksi PDAM Tirtanadi selama 3 hari ke Kuala Lumpur. Sebulan sebelumnya ke Abudabi dan Kairo. Tak ada (tujuan atau agenda), cuma jalan-jalan sekalian buang ‘stres’ usai lebaran,” sebut salah seorang istri pegawai PDAM Tirtanadi Medan yang tak mau ikut rombongan para istri jajaran Direksi dimodali oleh istri kedua (simpanan) rekanan David, bernama Sonya, belum lama ini di Kantor PDAM Tirtanadi di Jalan SM Raja, Medan.

Sonya dan suaminya David warga keturunan China selaku pemborong pengadaan pipa, minyak solar, tawas, kaporit dan sparepart pompa maupun barang dan jasa lainnya di PDAM Tirtanadi Medan bersama Dumpak Simatupang, disebut adalah pemodal suap jabatan Direksi ke mantan Gubsu gatot Pujo Nugroho. Masing-masing direksi, bayar Rp 2 miliar hingga Rp 3 miliar per orang kepada Gatot Pujo guna dibagi dengan wakilnya saat itu, Tengku Erry Nuradi.

“Kalau Dirut nyuap Rp 3 miliar. Direktur keuangan dan Teknis dan dua direktur lainnya kecuali direktur limbah, masing-masing Rp 2 miliar. Kasus ini sudah ditangani KPK, tapi sampai sekarang bungkam. Bulan lalu kembali ditangani Kejaksaan Tinggi Sumut untuk menambah kekayaan petinggi Kejagung, yang ditumbalkan cuma seorang rekanan perempuan dan pimpro. KPK dan Kejaksaan bahkan diduga kerja sama ‘bagi hasil’ dalam kasus korupsi PDAM Tirtanadi Medan,” pungkasnya.

Dirut PDAM Tirtanadi, Sutedjo yang dicoba dikonfirmasi sioal suap jabatannya pada Gatot Pujo dan Tengku Erry, Senin (9/10/2018), enggan memberi komentar. Sutedjo melalui stafnya, menyarankan wartawan menemui Direktur Air Bersih, Delfi Andri. Sementara Delfi yang mendadak memeliki beberapa unit rumah dan mobil mewah sejak menjabat Direktur Air Bersih, juga melalui stafnya menyarankan wartawan menanyakan kasus ini ke Kejatisu dan Polda Sumut.

“Kan sudah ditangani Poldasu dan Kejatisu. Sudah selesaikan? Memangnya wartawan ‘tak dapat?’. Lihat daftar di Dewan Pengawas kami lah. Dewan Pengawas kami kan Pemred koran (menyebut nama koran). Dia yang ngatur,” sebut staf, tak mau menyebut nama namun menyebut nama dewan pengawas PDAM Tirtanadi Medan dari unsur media massa, yakni Farianda Putra Sinik.

“Bang Farianda Putra Sinik,” sebutnya.(Rus/Gir)

Loading...